Tuban – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut diikuti oleh kader-kader organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Sejak siang hari, massa aksi memadati halaman depan Gedung DPRD Tuban dengan membawa poster, spanduk, dan berbagai atribut organisasi. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi RUU Polri, hingga persoalan demokrasi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Massa menilai sejumlah kebijakan yang lahir belakangan ini belum mampu menjawab kebutuhan mendasar rakyat dan justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Roviq Wahyudin, dalam orasinya menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai kebijakan yang saat ini menjadi polemik perlu dikaji secara lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.
“Mahasiswa hadir sebagai representasi suara rakyat. Ketika ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban moral kami untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan,” ujar Roviq saat menyampaikan orasi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak mengabaikan persoalan mendasar lainnya. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap revisi Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat. Menurut mereka, kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas harus dibahas secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Mahasiswa secara bergantian berorasi di depan gedung dewan. Di sela-sela aksi, sejumlah perwakilan mahasiswa juga membacakan pernyataan sikap yang berisi kritik serta tuntutan kepada pemerintah dan DPRD.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, S. K. M, menemui langsung massa demonstran untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Dalam dialog yang berlangsung di depan gedung DPRD, Sugiantoro menerima dokumen tuntutan dari perwakilan mahasiswa dan menyatakan komitmennya untuk meneruskan berbagai aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Setelah berlangsung selama beberapa jam, aksi demonstrasi akhirnya ditutup dengan penyerahan tuntutan secara simbolis kepada Ketua DPRD Tuban. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka suarakan hingga mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah dan lembaga terkait.
Aksi yang digelar Aliansi Cipayung Plus Tuban ini menjadi salah satu bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik sekaligus mengingatkan pemerintah agar setiap keputusan yang diambil senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat.
Penulis: Nistel Rooy Pratama
Sumber: KabarTuban.com, “Mahasiswa Tuban Kepung DPRD, Soroti MBG hingga RUU Polri, Pemerintah Kian Jauh dari Rakyat”.