Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan 19 gedung Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Percepatan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana pendidikan.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan rampung sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widinia, menyebut pembangunan gedung Sekolah Rakyat saat ini terus dikebut oleh seluruh daerah dengan capaian progres rata-rata sekitar 75 persen.
“Seluruh daerah bergerak mempercepat penyelesaian pembangunan dengan rata-rata progres sekitar 75 persen untuk menyongsong tahun ajaran baru,” ujar Novi dikutip dari kompas.com (19/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa data lokasi pembangunan masih bersifat dinamis karena terus diperbarui. Namun, seluruh lokasi permanen saat ini telah disiapkan untuk menampung sekitar 270 siswa di masing-masing titik.
“Daftar tersebut masih dapat berubah karena proses pembaruan data terus dilakukan. Yang pasti, seluruh lokasi permanen saat ini telah memperoleh alokasi untuk merekrut 270 siswa,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi masyarakat miskin pada kategori desil 1, termasuk anak-anak yang putus sekolah maupun yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Program ini diharapkan dapat memberikan kembali kesempatan belajar bagi kelompok rentan tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan bersaing dengan sekolah reguler karena memiliki sasaran peserta didik yang berbeda.
Sementara itu, siswa dari jalur pendidikan reguler yang tidak memiliki kendala ekonomi pada umumnya tidak menjadi sasaran program ini.
Pemerintah memastikan seleksi tetap difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
Terkait operasional, pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada Juli 2026. Namun, jika pembangunan belum selesai tepat waktu, pelaksanaan dapat bergeser hingga Agustus.
“Terkait target operasional, pembelajaran tetap ditargetkan dimulai pada Juli. Namun, apabila terdapat bangunan yang belum selesai, pelaksanaannya dapat bergeser hingga Agustus. Tapi target dari Kementerian Sosial tetap Juli,” terangnya.
Novi juga menjelaskan bahwa saat ini belum ada rencana membuka sekolah rintisan baru di Jawa Timur karena fokus pemerintah masih pada penyelesaian pembangunan sekolah permanen.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya proses transisi siswa dari sekolah rintisan ke gedung permanen agar berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar.
“Fokus pemerintah saat ini tidak hanya menyelesaikan pembangunan gedung hingga mendekati 100 persen, tetapi juga memastikan proses perpindahan siswa dari sekolah rintisan ke sekolah permanen berjalan lancar,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa beberapa daerah sudah siap melakukan perpindahan siswa, salah satunya Banyuwangi yang fasilitasnya telah tersedia lebih awal.
“Yang sudah bisa langsung berpindah ke bangunan permanen saat ini adalah Banyuwangi karena fasilitasnya sudah tersedia,” ujarnya.
Dengan percepatan pembangunan 19 gedung Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan di Jawa Timur.
Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari optimalnya pemanfaatan sekolah dalam mendukung keberlanjutan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penulis: Salsa Mardhotun Nafisah