TUBAN – Kawasan wisata religi Makam Sunan Bonang, Tuban, bukan sekadar destinasi spiritual bagi peziarah. Kawasan ini merupakan jantung ekonomi bagi ratusan pelaku UMKM yang menjajakan mulai dari pakaian khas, pernak-pernik aksesoris, hingga oleh-oleh ikonik seperti jenang dan dodol khas Tuban. Namun, di tengah gemerlap kunjungan wisata yang tak pernah putus, terdapat realitas pahit yang sedang dialami oleh para pedagang tradisional: mereka mulai kehilangan pelanggan karena belum beradaptasi dengan era pembayaran digital.
Kesenjangan teknologi atau digital divide ini menjadi penghalang nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak wisatawan, terutama dari kalangan generasi muda yang terbiasa dengan gaya hidup cashless, kini menjadikan kemudahan pembayaran sebagai syarat utama sebelum memutuskan untuk berbelanja.
Dampak Nyata pada Omzet
Bu Winarti, seorang pedagang baju dan aneka camilan yang telah berjualan di kawasan tersebut selama belasan tahun, adalah saksi hidup pergeseran perilaku konsumen yang drastis ini. Dengan wajah yang menyiratkan kecemasan, ia menceritakan betapa sulitnya mempertahankan roda bisnis di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
”Dulu, sekitar 10 sampai 15 tahun lalu, kalau sedang musim liburan atau hari besar, omzet bulanan saya bisa tembus sampai Rp10 juta. Bahkan, dalam sehari saja, uang yang masuk ke laci bisa mencapai Rp500 ribu. Rasanya dulu dagangan itu cepat sekali habisnya,” kenang Bu Winarti saat ditemui di depan lapaknya yang penuh dengan tumpukan baju dan kemasan jenang.
Namun, kejayaan itu kini tinggal memori. Bu Winarti mengaku pendapatannya merosot tajam hingga di bawah 30 persen dari angka masa lalunya.
“Sekarang, untuk mencapai Rp3 juta saja dalam sebulan itu sudah setengah mati susahnya,” keluhnya lirih.
Kegagalan Transaksi: Ketika QRIS Menjadi Penentu
Keluhan utama Bu Winarti bukan sekadar soal sepinya pengunjung, melainkan hilangnya peluang transaksi tepat di depan mata. Ia sering kali mendapati calon pembeli yang sudah tertarik dengan barang dagangannya, namun terpaksa meletakkan kembali barang tersebut hanya karena ia tidak memiliki sistem pembayaran QRIS.
”Saya sering sedih kalau melihat anak-anak muda datang ke toko saya. Mereka lihat baju, tanya harga, kelihatannya sudah mau beli. Tapi pas saya bilang ‘maaf, hanya terima uang tunai’, mereka langsung minta maaf dan pergi begitu saja. HP mereka sudah di tangan, maunya bayar pakai scan QRIS. Mereka kayak sudah malas bawa dompet tebal-tebal,” ujar Bu Winarti dengan nada gemas bercampur pasrah.
Menurut pengamatannya, fenomena ini tidak hanya menjangkiti Gen Z atau milenial. Banyak wisatawan dewasa yang mulai menunjukkan perilaku serupa. “Orang tua sekarang juga sudah banyak yang ‘canggih’. Mereka lebih tenang kalau bayar pakai transfer atau QRIS daripada harus cari ATM atau bawa uang tunai banyak-banyak. Kalau saya tidak mengikuti, ya saya ditinggal,” tambahnya.
Tantangan Literasi Digital
Minimnya adopsi QRIS di kawasan ini mencerminkan sebuah tantangan besar dalam literasi digital UMKM. Bagi pedagang seperti Bu Winarti, QRIS sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit, takut pada risiko keamanan, atau sekadar belum memahami prosedur pendaftarannya. Padahal, di sisi lain, wisatawan semakin menuntut kenyamanan transaksi sebagai bagian dari pengalaman berwisata yang holistik.
Situasi ini menuntut perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Bukan sekadar soal penyediaan teknologi, namun juga pendampingan bagi pedagang untuk bisa “berdamai” dengan digitalisasi. Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin omzet pedagang lokal di kawasan Makam Sunan Bonang akan terus tergerus oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital yang kini telah menjadi standar baru di dunia pariwisata.
Penulis: Siti Nur Aeni