Toko Sumber Lancar/Toko mikro Eceran Di desa bancar, kecematan Bancar
TUBAN– Sektor bisnis distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kini tengah menjadi sorotan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi ini berbanding terbalik dengan ketersediaan stok di lapangan yang kerap mengalami krisis dalam beberapa waktu terakhir.
Kelangkaan ini memicu lonjakan harga yang drastis di tingkat pengecer. Warga Bancar dan sekitarnya mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas “melon” tersebut. Jika tersedia, harganya pun meroket hingga menembus angka Rp 25.000 per tabung.
Angka tersebut terpaut jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni di kisaran Rp 18.000.Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi bagi konsumen, namun di sisi lain menjadi kejanggalan dalam dunia usaha distribusi gas.
Tingginya permintaan sebenarnya membuka peluang keuntungan besar bagi agen dan toko pengecer. Namun, realitanya keterbatasan stok dan pengawasan distribusi menjadi kendala utama dalam menjaga stabilitas usaha.
Sunarsih, salah satu pemilik usaha toko mikro pengecer LPG 3 kg di Kecamatan Bancar, mengungkapkan bahwa dirinya harus berupaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
“Permintaan sekarang sangat tinggi. Kami bahkan harus mencari stok hingga ke luar wilayah Kecamatan Bancar demi memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak jarang barang habis dalam waktu singkat karena tingginya pesanan dari rumah tangga dan pelaku usaha mikro,” ujar Sunarsih, Kamis (16/04/2026).
Kelangkaan ini berdampak sistematik pada aktivitas ekonomi warga. Para pelaku usaha kecil dan pedagang makanan mengaku operasional mereka terganggu. Akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar pokok, sebagian pelaku usaha terpaksa beralih menggunakan bahan bakar alternatif tradisional seperti kayu bakar guna menyambung produksi.
Meski pihak terkait menyatakan bahwa stok secara umum masih mencukupi, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi. Antrean panjang di pangkalan serta disparitas harga antar wilayah mengindikasikan adanya celah dalam sistem penyaluran.
Masyarakat kini berharap Pemerintah Kabupaten Tuban segera mengambil tindakan tegas. Pengawasan ketat terhadap harga di tingkat pengecer serta audit jalur distribusi sangat diperlukan agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
