Jakarta – Upaya mewujudkan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh anak tanpa terkecuali, kembali menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 9–11 Juni 2026.
Kegiatan ini mempertemukan para pengambil kebijakan, akademisi, serta praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk membahas berbagai tantangan pendidikan yang masih dihadapi kawasan, terutama terkait akses belajar bagi anak penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan peserta didik yang tinggal di wilayah terpencil.
Dalam forum tersebut, SEAMEO dan Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange Europe, Middle East and North Africa, Asia and Pacific (GPE KIX EMAP) Hub menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk penguatan kerja sama di bidang pendidikan.
Kesepakatan ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menilai kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan positif di dunia pendidikan.
“Hubungan yang terbangun di ruangan ini, yang dibentuk oleh kerja bersama selama bertahun-tahun, perbedaan pendapat yang jujur, dan rasa saling menghormati, merupakan suatu bentuk infrastruktur kebijakan tersendiri,” ujar Suharti yang dikutip dari laman resmi (KEMENDIKDASMEN)
Menurutnya, hubungan yang terjalin melalui diskusi dan kolaborasi selama bertahun-tahun merupakan modal berharga dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi peserta didik.
Sementara itu, Direktur SEAMEO Secretariat, Datuk Habibah Abdul Rahim, mengatakan bahwa kerja sama yang terjalin bertepatan dengan peringatan enam dekade berdirinya SEAMEO.
“Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat memperluas peluang pembelajaran lintas negara, memperkuat praktik-praktik yang menjanjikan, dan berkontribusi pada sistem pendidikan yang lebih responsif serta inklusif bagi murid di Asia Tenggara dan sekitarnya,” ujar Habibah.
Ia berharap kemitraan tersebut dapat membuka lebih banyak peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara guna meningkatkan mutu pendidikan di kawasan.
Di sisi lain, Direktur GPE KIX EMAP Hub, José Luís Benito Canêlhas, menegaskan pentingnya memberdayakan sumber daya dan keahlian yang telah dimiliki masing-masing negara.
“Tujuan kami adalah mengangkat keahlian yang memang sudah ada di negara-negara ini. Kami bekerja bersama para pakar dan institusi yang setiap hari berjuang membuat pendidikan menjadi lebih baik untuk anak-anak mereka, demi masa depan mereka sendiri,” tegas José Luís.
Menurutnya, pengembangan pendidikan akan lebih efektif apabila dilakukan bersama para ahli dan institusi lokal yang memahami kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui pertemuan ini, negara-negara Asia Tenggara menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik.
Hasil diskusi dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan yang mampu menjangkau setiap anak tanpa terkecuali.
Penulis: Sita Devi Alfiyah