SEMARANG, 17/6/ 2025– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Manunggal Leadership Retreat: Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah selama sepekan dengan melibatkan 438 peserta dari berbagai kalangan birokrasi seperti wakil bupati/walikota, pejabat OPD, dan direktur BUMD. Acara ini bertujuan memperkuat kolaborasi birokrasi dan menyesuaikan program daerah dengan Asta Cita Presiden RI, namun menuai kritik tajam dari publik terkait anggarannya yang mencapai Rp2,7 miliar dan dianggap tidak efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini, yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga nasional dan diharapkan dapat membentuk pemimpin yang humanis dan responsif. Namun, sejumlah pihak menilai retret ini hanya menggandakan kegiatan serupa yang sudah diikuti langsung oleh kepala daerah bersama Presiden RI, sehingga terkesan hanya seremonial tanpa dampak nyata.
“Yang tidak hanya dilakukan oleh Perangkat Daerah, tetapi oleh lintas sektoral, termasuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota, kita ikutsertakan,” ucap Ahmad Luthfi, seperti dikutip dari kuasakata.com.
Menurut data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran retret ini dialokasikan Rp780 juta untuk narasumber dan perjalanan dinas, Rp717 juta untuk seragam peserta, serta puluhan juta rupiah untuk item kegiatan lain yang sebagian besar tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. Hal ini memicu kritik keras karena dinilai pemborosan di tengah kebutuhan nyata masyarakat akan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Ilham, Manajer Advokasi Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiros) Semarang, menegaskan bahwa retret ini mencerminkan budaya birokrasi yang masih mengedepankan simbolik dan seremonial ketimbang perbaikan sistemik. Ia menilai reformasi birokrasi harus fokus pada pembinaan kinerja, akuntabilitas, dan insentif terukur, bukan kegiatan mewah yang tidak berdampak langsung.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Sadzily dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendukung kegiatan ini sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemimpin daerah. Mereka menekankan pentingnya membangun superteam yang solid untuk mengatasi tantangan pembangunan di Jawa Tengah dan menyamakan persepsi dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Dalam penutupan kegiatan, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah menyatakan bahwa nilai kepemimpinan Jawa yang diajarkan dalam retret sangat bermanfaat untuk membangun kepemimpinan yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat dengan pelayanan maksimal. Ia mengapresiasi upaya Gubernur Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah pembelajaran nilai kepemimpinan dan kebangsaan.
Meski retret ini merupakan bagian dari pemenuhan pengembangan kompetensi ASN sesuai PP No. 11 Tahun 2017, efektivitasnya perlu diukur dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku birokrasi dan peningkatan mutu layanan publik, bukan hanya durasi pelatihan atau kegiatan seremonial semata.
Masyarakat sipil mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalihkan orientasi belanja birokrasi dari kegiatan simbolik ke belanja berbasis kebutuhan dan manfaat nyata bagi warga, agar anggaran besar seperti ini dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Reporter : Rio Yoga Virnanda / M. Sandy Prakoso / Siti Fadhilah Nur Ilma