SOLUTIF, (detiknews.com) – Permintaan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) agar pemerintah menghentikan penulisan ulang sejarah nasional menjadi polemik hangat di Jakarta pada awal Juli 2025. Siapa yang meminta? Fraksi PDIP di DPR RI. Apa yang diminta? Penghentian proyek penulisan ulang sejarah nasional. Permintaan ini disampaikan pada Senin, 30 Juni 2025, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Karena proyek tersebut dinilai menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak permintaan tersebut dan mengingatkan pentingnya sejarah sesuai pesan Bung Karno. (02/07/2025)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menegaskan, “Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak.” Dikutip dari detiknews.com
“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” tambahnya.
Esti juga menyoroti pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebutnya hanya sebagai “rumor”. Menurut Esti, pernyataan itu memperkuat alasan agar penulisan sejarah dihentikan.
“Itu hanya salah satu dari berbagai masalah yang terlihat saat kami mengadakan rapat dengan pendapat umum dari berbagai pihak yang hadir dan menyampaikan keberatan mereka terkait penulisan sejarah ini,” ujarnya.
Menanggapi desakan PDIP, Fadli Zon menegaskan penulisan ulang sejarah tetap berjalan. Ia menyatakan, “Apakah kita akan menghentikan pengkajian sejarah? Ini adalah proyek negara, dalam hal ini pemerintah. Hasilnya akan ditulis oleh sejarawan.”
Fadli juga menolak anggapan bahwa proyek ini bermuatan politik, melainkan merupakan kolaborasi akademisi profesional dari 34 universitas di Indonesia yang terbagi dalam tiga wilayah: barat, tengah, dan timur.
Fadli Zon mengingatkan pesan Bung Karno, “Masa sejarah kita hentikan? Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” katanya kepada wartawan usai menghadiri peluncuran video musik di Djakarta Theater, Selasa (1/7/2025) malam.
Terkait isu adanya sejarawan yang mundur dari proyek penulisan ulang sejarah, Fadli Zon membantahnya. “Tidak ada sejarawan yang mundur. Setahu saya, semua masih terlibat. Ini melibatkan 34 perguruan tinggi,” tegasnya. Ia juga menyebutkan bahwa progres penulisan ulang sejarah telah mencapai 70-80 persen, meski belum ada naskah final yang dibaca langsung olehnya.
PDIP menyatakan sikap resmi akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan yang dijadwalkan pekan ini. Esti menegaskan, “Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional.”
Proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan menuai sorotan luas karena dinilai menghilangkan sejumlah babak penting, terutama mengenai pelanggaran HAM berat. Kritik juga diarahkan pada pernyataan Fadli Zon dalam wawancara yang menyebut tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa 1998, yang kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus kekerasan 1998.
Reporter: Rio Yoga Virnanda / M. Sandy Prakoso / Siti Fadhilah Nur Ilma